datagraph.ttl

@prefix schema: <http://schema.org/> .
@prefix uuite: <http://linked-data-uu-ite.netlify.app/datagraph.ttl#> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix dbr: <http://dbpedia.org/resource/> .
@prefix wikidata: <http://www.wikidata.org/wiki/> .
@prefix wikisource: <http://id.wikisource.org/wiki/> .

uuite:sby a schema:Person;
    schema:name "Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono" ;
    owl:sameAs dbr:Susilo_Bambang_Yudhoyono.

uuite:jokowi a schema:Person;
    schema:name "Joko Widodo";
    owl:sameAs dbr:Joko_Widodo.

uuite:2008 a schema:Legislation;
    schema:legislationDate "2008-04-21"^^schema:Date ;
    schema:legislationLegalForce schema:PartiallyInForce ;
    schema:legislationPassedBy uuite:sby ;
    schema:legislationType "Undang Undang" ;
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008" ;
    owl:sameAs wikidata:Q25453508, wikisource:Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_11_Tahun_2008.

uuite:2016 a schema:Legislation;
    schema:legislationDate "2016-11-25"^^schema:Date;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationChanges uuite:2008;
    schema:legislationPassedBy uuite:jokowi;
    schema:legislationType "Undang Undang";
    schema:legislationIdentifier "UU No 19 Tahun 2016";
    owl:sameAs wikisource:Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_19_Tahun_2016 .

uuite:pasalI2016 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 19 Tahun 2016 Pasal I";
    schema:isPartOf uuite:2016.

uuite:ayat1pasalI2016 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 19 Tahun 2016 Pasal I Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasalI2016;
    schema:text "Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) diubah sebagai berikut: ".

uuite:sub1ayat1pasalI2016 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Subayat";
    schema:isPartOf uuite:ayat1pasalI2016;
    schema:position 1;
    schema:legislationChanges uuite:pasal12008, uuite:ayat1pasal12008;
    schema:text """1. Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 1

	Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
	1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
	2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
	3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
	4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
	5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
	6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
	6a. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
	7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
	8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
	9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
	10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
	11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
	12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
	13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
	14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
	15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
	16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
	17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
	18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
	19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
	20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
	21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
	22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
	23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.""".

uuite:sub2ayat1pasalI2016 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Subayat";
    schema:isPartOf uuite:ayat1pasalI2016;
    schema:position 2;
    schema:text "2. Ketentuan Pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1) dan ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 5 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini." .

uuite:sub3ayat1pasalI2016 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Subayat";
    schema:isPartOf uuite:ayat1pasalI2016;
    schema:position 3;
    schema:legislationChanges uuite:pasal262008, uuite:ayat1pasal262008, uuite:ayat2pasal262008;
    schema:text """3. Ketentuan Pasal 26 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

	    Pasal 26

	    1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
	    2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
	    3. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
	    4. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	    5. Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.""" .

uuite:sub4ayat1pasalI2016 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Subayat";
    schema:isPartOf uuite:ayat1pasalI2016;
    schema:position 4;
    schema:text "Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini." .

uuite:sub5ayat1pasalI2016 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Subayat";
    schema:isPartOf uuite:ayat1pasalI2016;
    schema:position 5;
    schema:legislationChanges uuite:pasal312008, uuite:ayat1pasal312008, uuite:ayat2pasal312008, uuite:ayat3pasal312008, uuite:ayat4pasal312008;
    schema:text """5.Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 31

	1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
	2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
	3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
	4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.""" .

uuite:sub6ayat1pasalI2016 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Subayat";
    schema:isPartOf uuite:ayat1pasalI2016;
    schema:legislationChanges uuite:pasal402008, uuite:ayat1pasal402008, uuite:ayat2pasal402008, uuite:ayat3pasal402008, uuite:ayat4pasal402008, uuite:ayat5pasal402008, uuite:ayat6pasal402008;
    schema:position 6;
    schema:text """6.Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b); ketentuan ayat (6) Pasal 40 diubah; serta penjelasan ayat (1) Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 40

	1. Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	2. Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	2a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	2b. Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
	3. Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
	4. Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
	5. Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
	6. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.""" .

uuite:sub7ayat1pasalI2016 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Subayat";
    schema:isPartOf uuite:ayat1pasalI2016;
    schema:legislationChanges uuite:pasal432008, uuite:ayat1pasal432008, uuite:ayat2pasal432008, uuite:ayat3pasal432008, uuite:ayat4pasal432008, uuite:ayat5pasal432008, uuite:ayat6pasal432008, uuite:ayat7pasal432008, uuite:ayat8pasal432008;
    schema:position 7;
    schema:text """7. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 43 diubah; di antara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 43 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a); serta penjelasan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 43

	1. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
	2. Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	3. Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
	4. Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
	5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
		a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
		b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
		c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
		d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
		e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
		f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sbagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
		g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
		h. membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;
		i. meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
		j. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau
		k. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
	6. Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
	7. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
	7a. Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
	8. Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.""".

uuite:sub8ayat1pasalI2016 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Subayat";
    schema:isPartOf uuite:ayat1pasalI2016;
    schema:legislationChanges uuite:pasal452008, uuite:ayat1pasal452008, uuite:ayat2pasal452008, uuite:ayat3pasal452008;
    schema:position 8;
    schema:text """8. Ketentuan Pasal 45 diubah serta di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 45

	1. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
	2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
	3. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
	4. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
	5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

	Pasal 45A

	1. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
	2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

	Pasal 45B

	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).""".

uuite:pasalII2016 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 19 Tahun 2016 Pasal II";
    schema:isPartOf uuite:2016.

uuite:ayat1pasalII2016 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 19 Tahun 2016 Pasal II Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasalI2016;
    schema:text "Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia".

uuite:pasal12008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:NotInForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 1";
    schema:isPartOf uuite:2008.
	
uuite:ayat1pasal12008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:NotInForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal12008;
    schema:text """Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
		1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
		2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
		3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
		4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makan atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
		5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
		6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
		7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
		8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
		9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
		10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
		11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
		12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
		13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
		14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
		15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
		16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
		17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
		18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
		19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
		20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
		21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
		22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
		23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.""".

uuite:pasal22008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 2";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal22008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal22008;
    schema:text "Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.".

uuite:pasal32008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 3";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal32008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal32008;
    schema:text "Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.".

uuite:pasal42008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 4";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal42008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal42008;
    schema:text """Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:
		a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
		b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
		c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
		d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
		e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.""".

uuite:pasal52008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 5";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal52008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal52008;
    schema:text "1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.".

uuite:ayat2pasal52008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 2";
    schema:isPartOf uuite:pasal52008;
    schema:text "2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.".

uuite:ayat3pasal52008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 3";
    schema:isPartOf uuite:pasal52008;
    schema:text "3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.".

uuite:ayat4pasal52008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 4";
    schema:isPartOf uuite:pasal52008;
    schema:text """4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
		a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
		b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.""".

uuite:pasal62008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 6";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal62008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal62008;
    schema:text "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.".

uuite:pasal72008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 7";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal72008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 7 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal72008;
    schema:text "Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.".

uuite:pasal82008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 8";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal82008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 8 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal82008;
    schema:text "1. Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.".

uuite:ayat2pasal82008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 8 Ayat 2";
    schema:isPartOf uuite:pasal82008;
    schema:text "2. Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.".

uuite:ayat3pasal82008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 8 Ayat 3";
    schema:isPartOf uuite:pasal82008;
    schema:text "3. Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.".

uuite:ayat4pasal82008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 8 Ayat 4";
    schema:isPartOf uuite:pasal82008;
    schema:text """4. Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:
		a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;
		b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.""".

uuite:pasal92008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 9";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal92008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal92008;
    schema:text "Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.".

uuite:pasal102008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 10";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal102008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal102008;
    schema:text "1. Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.".

uuite:ayat2pasal102008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat 2";
    schema:isPartOf uuite:pasal102008;
    schema:text "2. Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.".

uuite:pasal112008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 11";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal112008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal112008;
    schema:text """1. Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
    b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
    c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
    d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
    e.terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan
    f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.""".

uuite:ayat2pasal112008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat 2";
    schema:isPartOf uuite:pasal112008;
    schema:text "2. Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.".

uuite:pasal122008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 12";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal122008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 12 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal122008;
    schema:text "1. Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.".

uuite:ayat2pasal122008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 12 Ayat 2";
    schema:isPartOf uuite:pasal122008;
    schema:text """2. Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
    a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
    b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
    c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
        1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol;
        2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
    d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.""".

uuite:ayat3pasal122008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 12 Ayat 3";
    schema:isPartOf uuite:pasal122008;
    schema:text "3. Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.".

uuite:pasal132008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 13";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal132008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 13 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal132008;
    schema:text "1. Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.".

uuite:ayat2pasal132008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 13 Ayat 2";
    schema:isPartOf uuite:pasal132008;
    schema:text "2. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.".

uuite:ayat3pasal132008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 13 Ayat 3";
    schema:isPartOf uuite:pasal132008;
    schema:text """3. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
    a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
    b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.""".

uuite:ayat4pasal132008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 13 Ayat 4";
    schema:isPartOf uuite:pasal132008;
    schema:text "4. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.".

uuite:ayat5pasal132008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 13 Ayat 5";
    schema:isPartOf uuite:pasal132008;
    schema:text "5. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.".

uuite:ayat6pasal132008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 13 Ayat 6";
    schema:isPartOf uuite:pasal132008;
    schema:text "6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.".

uuite:pasal142008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 14";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal142008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 14 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal142008;
    schema:text """Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:
    a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;
    b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan
    c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.""".

uuite:pasal152008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 15";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal152008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 15 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal152008;
    schema:text "1. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.".

uuite:ayat2pasal152008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 15 Ayat 2";
    schema:isPartOf uuite:pasal152008;
    schema:text "2. Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.".

uuite:ayat3pasal152008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 15 Ayat 3";
    schema:isPartOf uuite:pasal152008;
    schema:text "3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.".

uuite:pasal162008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 16";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal162008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 16 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal162008;
    schema:text """1. Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
    a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
    b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
    c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
    d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
    e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.""".

uuite:ayat2pasal162008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 16 Ayat 2";
    schema:isPartOf uuite:pasal162008;
    schema:text "2. Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.".

uuite:pasal172008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 17";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal172008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal172008;
    schema:text "1. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.".

uuite:ayat2pasal172008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 2";
    schema:isPartOf uuite:pasal172008;
    schema:text "2. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.".

uuite:ayat3pasal172008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 3";
    schema:isPartOf uuite:pasal172008;
    schema:text "3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.".

uuite:pasal182008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 18";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal182008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 18 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal182008;
    schema:text "1. Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.".

uuite:ayat2pasal182008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 18 Ayat 2";
    schema:isPartOf uuite:pasal182008;
    schema:text "2. Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.".

uuite:ayat3pasal182008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 18 Ayat 3";
    schema:isPartOf uuite:pasal182008;
    schema:text "3. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.".

uuite:ayat4pasal182008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 18 Ayat 4";
    schema:isPartOf uuite:pasal182008;
    schema:text "4. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.".

uuite:ayat5pasal182008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 18 Ayat 5";
    schema:isPartOf uuite:pasal182008;
    schema:text "5. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.".

uuite:pasal192008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 19";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal192008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 19 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal192008;
    schema:text "Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.".

uuite:pasal202008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 20";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal202008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 20 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal202008;
    schema:text "1. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.".

uuite:ayat2pasal202008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 20 Ayat 2";
    schema:isPartOf uuite:pasal202008;
    schema:text "2. Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.".

uuite:pasal212008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 21";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal212008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 21 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal212008;
    schema:text "1. Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.".

uuite:ayat2pasal212008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 21 Ayat 2";
    schema:isPartOf uuite:pasal212008;
    schema:text """2. Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
    a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
    b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
    c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.""".

uuite:ayat3pasal212008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 21 Ayat 3";
    schema:isPartOf uuite:pasal212008;
    schema:text "3. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.".

uuite:ayat4pasal212008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 21 Ayat 4";
    schema:isPartOf uuite:pasal212008;
    schema:text "4. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.".

uuite:ayat5pasal212008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 21 Ayat 4";
    schema:isPartOf uuite:pasal212008;
    schema:text "5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.".

uuite:pasal222008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 22";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal222008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 22 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal222008;
    schema:text "1. Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.".

uuite:ayat2pasal222008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 22 Ayat 2";
    schema:isPartOf uuite:pasal222008;
    schema:text "2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.".

uuite:pasal232008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 23";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal232008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 23 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal232008;
    schema:text "1. Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.".

uuite:ayat2pasal232008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 23 Ayat 2";
    schema:isPartOf uuite:pasal232008;
    schema:text "2. Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.".

uuite:ayat3pasal232008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 23 Ayat 3";
    schema:isPartOf uuite:pasal232008;
    schema:text "3. Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.".

uuite:pasal242008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 24";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal242008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 24 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal242008;
    schema:text "1. Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.".

uuite:ayat2pasal242008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 24 Ayat 2";
    schema:isPartOf uuite:pasal242008;
    schema:text "2. Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.".

uuite:ayat3pasal242008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 24 Ayat 3";
    schema:isPartOf uuite:pasal242008;
    schema:text "3. Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.".

uuite:ayat4pasal242008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 24 Ayat 4";
    schema:isPartOf uuite:pasal242008;
    schema:text "4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.".

uuite:pasal252008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 25";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal252008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 25 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal252008;
    schema:text "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.".

uuite:pasal262008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:NotInForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 26";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal262008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:NotInForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 26 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal262008;
    schema:text "1. Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.".

uuite:ayat2pasal262008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:NotInForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 26 Ayat 2";
    schema:isPartOf uuite:pasal262008;
    schema:text "2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.".

uuite:pasal272008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 27";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal272008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal272008;
    schema:text "1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.".

uuite:ayat2pasal272008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 2";
    schema:isPartOf uuite:pasal272008;
    schema:text "2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.".

uuite:ayat3pasal272008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 3";
    schema:isPartOf uuite:pasal272008;
    schema:text "3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.".

uuite:ayat4pasal272008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 4";
    schema:isPartOf uuite:pasal272008;
    schema:text "4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.".

uuite:pasal282008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 28";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal282008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 28 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal282008;
    schema:text "1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.".

uuite:ayat2pasal282008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 28 Ayat 2";
    schema:isPartOf uuite:pasal282008;
    schema:text "2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).".

uuite:pasal292008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 29";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal292008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 29 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal292008;
    schema:text "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.".

uuite:pasal302008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 30";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal302008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 30 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal302008;
    schema:text "1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.".

uuite:ayat2pasal302008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 30 Ayat 2";
    schema:isPartOf uuite:pasal302008;
    schema:text "2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.".

uuite:ayat3pasal302008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 30 Ayat 3";
    schema:isPartOf uuite:pasal302008;
    schema:text "3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.".

uuite:pasal312008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:NotInForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 31";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal312008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:NotInForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 31 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal312008;
    schema:text "1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.".

uuite:ayat2pasal312008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:NotInForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 31 Ayat 2";
    schema:isPartOf uuite:pasal312008;
    schema:text "2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.".

uuite:ayat3pasal312008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:NotInForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 31 Ayat 3";
    schema:isPartOf uuite:pasal312008;
    schema:text "3. Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.".

uuite:ayat4pasal312008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:NotInForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 31 Ayat 4";
    schema:isPartOf uuite:pasal312008;
    schema:text "4.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.".

uuite:pasal322008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 32";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal322008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 32 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal322008;
    schema:text "1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.".

uuite:ayat2pasal322008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 32 Ayat 2";
    schema:isPartOf uuite:pasal322008;
    schema:text "2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.".

uuite:ayat3pasal322008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 32 Ayat 3";
    schema:isPartOf uuite:pasal322008;
    schema:text "3. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.".

uuite:pasal332008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 33";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal332008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 33 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal332008;
    schema:text "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.".

uuite:pasal342008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 34";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal342008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 34 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal342008;
    schema:text """1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
    a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
    b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.""".

uuite:ayat2pasal342008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 34 Ayat 2";
    schema:isPartOf uuite:pasal342008;
    schema:text "2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.".

uuite:pasal352008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 35";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal352008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 35 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal352008;
    schema:text "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.".

uuite:pasal362008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 36";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal362008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 36 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal362008;
    schema:text "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.".

uuite:pasal372008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 37";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal372008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 37 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal372008;
    schema:text "Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.".

uuite:pasal382008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 38";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal382008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 38 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal382008;
    schema:text "1. Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.".

uuite:ayat2pasal382008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 38 Ayat 2";
    schema:isPartOf uuite:pasal382008;
    schema:text "2. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.".

uuite:pasal392008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 39";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal392008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 39 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal392008;
    schema:text "1. Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.".

uuite:ayat2pasal392008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 39 Ayat 2";
    schema:isPartOf uuite:pasal392008;
    schema:text "2. Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.".

uuite:pasal402008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:NotInForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 40";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal402008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:NotInForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 40 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal402008;
    schema:text "1. Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.".

uuite:ayat2pasal402008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:NotInForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 40 Ayat 2";
    schema:isPartOf uuite:pasal402008;
    schema:text "2. Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.".

uuite:ayat3pasal402008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:NotInForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 40 Ayat 3";
    schema:isPartOf uuite:pasal402008;
    schema:text "3. Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.".

uuite:ayat4pasal402008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:NotInForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 40 Ayat 4";
    schema:isPartOf uuite:pasal402008;
    schema:text "4. Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.".

uuite:ayat5pasal402008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:NotInForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 40 Ayat 5";
    schema:isPartOf uuite:pasal402008;
    schema:text "5. Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.".

uuite:ayat6pasal402008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:NotInForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 40 Ayat 6";
    schema:isPartOf uuite:pasal402008;
    schema:text "6. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.".

uuite:pasal412008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 41";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal412008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 41 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal412008;
    schema:text "1. Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.".

uuite:ayat2pasal412008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 41 Ayat 2";
    schema:isPartOf uuite:pasal412008;
    schema:text "2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.".

uuite:ayat3pasal412008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 41 Ayat 3";
    schema:isPartOf uuite:pasal412008;
    schema:text "3. Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.".

uuite:pasal422008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 42";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal422008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 42 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal422008;
    schema:text "Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.".

uuite:pasal432008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:NotInForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 43";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal432008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:NotInForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 43 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal432008;
    schema:text "1. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.".

uuite:ayat2pasal432008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:NotInForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 43 Ayat 2";
    schema:isPartOf uuite:pasal432008;
    schema:text "2. Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.".

uuite:ayat3pasal432008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:NotInForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 43 Ayat 3";
    schema:isPartOf uuite:pasal432008;
    schema:text "3. Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.".

uuite:ayat4pasal432008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:NotInForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 43 Ayat 4";
    schema:isPartOf uuite:pasal432008;
    schema:text "4. Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.".

uuite:ayat5pasal432008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:NotInForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 43 Ayat 5";
    schema:isPartOf uuite:pasal432008;
    schema:text """5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
		a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
		b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;
		c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
		d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
		e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
		f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
		g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
		h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau
		i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.""".

uuite:ayat6pasal432008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:NotInForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 43 Ayat 6";
    schema:isPartOf uuite:pasal432008;
    schema:text "6. Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.".

uuite:ayat7pasal432008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:NotInForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 43 Ayat 7";
    schema:isPartOf uuite:pasal432008;
    schema:text "7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.".

uuite:ayat8pasal432008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:NotInForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 43 Ayat 8";
    schema:isPartOf uuite:pasal432008;
    schema:text "8. Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.".

uuite:pasal442008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 44";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal442008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 44 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal442008;
    schema:text """Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:
		a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
		b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).""".

uuite:pasal452008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:NotInForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 45";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal452008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:NotInForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 45 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal452008;
    schema:text "1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).".

uuite:ayat2pasal452008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:NotInForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 45 Ayat 2";
    schema:isPartOf uuite:pasal452008;
    schema:text "2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).".

uuite:ayat3pasal452008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:NotInForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 45 Ayat 3";
    schema:isPartOf uuite:pasal452008;
    schema:text "3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".

uuite:pasal462008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 46";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal462008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 46 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal462008;
    schema:text "1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).".

uuite:ayat2pasal462008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 46 Ayat 2";
    schema:isPartOf uuite:pasal462008;
    schema:text "2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).".

uuite:ayat3pasal462008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 46 Ayat 3";
    schema:isPartOf uuite:pasal462008;
    schema:text "3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).".

uuite:pasal472008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 47";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal472008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 47 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal472008;
    schema:text "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).".

uuite:pasal482008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 48";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal482008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 48 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal482008;
    schema:text "1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).".

uuite:ayat2pasal482008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 48 Ayat 2";
    schema:isPartOf uuite:pasal482008;
    schema:text "2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).".

uuite:ayat3pasal482008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 48 Ayat 3";
    schema:isPartOf uuite:pasal482008;
    schema:text "3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).".

uuite:pasal492008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 49";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal492008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 49 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal492008;
    schema:text "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).".

uuite:pasal502008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 50";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal502008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 50 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal502008;
    schema:text "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).".

uuite:pasal512008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 51";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal512008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 51 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal512008;
    schema:text "1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).".

uuite:ayat2pasal512008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 51 Ayat 2";
    schema:isPartOf uuite:pasal512008;
    schema:text "2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).".

uuite:pasal522008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 52";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal522008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 52 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal522008;
    schema:text "1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.".

uuite:ayat2pasal522008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 52 Ayat 2";
    schema:isPartOf uuite:pasal522008;
    schema:text "2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.".

uuite:ayat3pasal522008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 52 Ayat 3";
    schema:isPartOf uuite:pasal522008;
    schema:text "3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.".

uuite:ayat4pasal522008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 52 Ayat 4";
    schema:isPartOf uuite:pasal522008;
    schema:text "4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.".

uuite:pasal532008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 53";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal532008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 53 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal532008;
    schema:text "Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.".

uuite:pasal542008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Pasal";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 54";
    schema:isPartOf uuite:2008.

uuite:ayat1pasal542008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 54 Ayat 1";
    schema:isPartOf uuite:pasal542008;
    schema:text "1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.".

uuite:ayat2pasal542008 a schema:Legislation;
    schema:legislationLegalForce schema:InForce;
    schema:legislationType "Ayat";
    schema:legislationIdentifier "UU No 11 Tahun 2008 Pasal 54 Ayat 2";
    schema:isPartOf uuite:pasal542008;
    schema:text "2. Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.".